 |
| Mernko PMK, Pratikno. Foto:Istimewa |
SULUT, dikanal.com - Pemerintah pusat bergerak cepat merespons bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Maluku Utara (Malut) dan sekitarnya.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk memprioritaskan evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kecepatan dan akurasi data menjadi kunci utama dalam fase tanggap darurat ini. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat yang digelar secara hybrid, Kamis (2/4/2026).
"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pelayanan harus dilakukan secara cepat, dan penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama," ujar Pratikno.
Untuk mendukung langkah tersebut, Menko PMK memastikan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah disiagakan agar proses penanganan di lapangan tidak terkendala anggaran.
Selain evakuasi, Pratikno meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia guna memperkuat ketangguhan bencana di masa depan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa tim pusat yang terdiri dari BNPB, BMKG, dan Basarnas telah diperintahkan langsung oleh Presiden untuk segera bertolak ke lokasi bencana.
"Bapak Presiden sudah memerintahkan kami untuk langsung membantu masyarakat. Hari ini juga kami berangkat ke daerah bencana," tegas Suharyanto.
Suharyanto juga menginstruksikan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BPBD setempat untuk segera mengaktifkan posko tanggap darurat di tiap kabupaten/kota. Posko ini berfungsi memastikan distribusi logistik, mulai dari bahan pangan, pakaian, hingga air bersih, tersalurkan dengan tepat kepada pengungsi.
Di sisi lain, BNPB meminta tim di lapangan segera melakukan verifikasi data kerusakan bangunan, mulai dari rumah warga hingga fasilitas publik seperti rumah sakit. Assessment yang akurat diperlukan agar tahap rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya dapat berjalan efektif.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta kepala daerah dari wilayah terdampak guna mensinkronkan langkah penanganan di zona merah bencana. (*/Rio)
.jpg)