 |
| Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan para tokoh nasional, Jumat (22/5). Foto: Istimewa |
JAKARTA, dikanal.com - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan strategis tersebut mendiskusikan rekam jejak penanganan krisis masa lalu sebagai rujukan langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan domestik dari tekanan dinamika global.
Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Adapun para pakar yang hadir merupakan mantan menteri dan mantan Gubernur Bank Indonesia, di antaranya Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi ruang berbagi pengalaman, khususnya terkait strategi Indonesia saat berhasil melewati krisis ekonomi global pada tahun 2008 silam.
"Para tokoh menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, antara lain lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, serta perubahan nilai tukar," ujar Airlangga usai pertemuan dikutip dari setneg.go.id.
Airlangga mencontohkan, Indonesia pernah berada di situasi sulit pada tahun 2005 ketika harga minyak mentah dunia melonjak tajam hingga menyentuh angka 140 dolar AS per barel, yang memicu pembengkakan angka inflasi nasional.
Meski dibayangi ketidakpastian global, Airlangga menegaskan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang relatif lebih aman dengan fundamental yang jauh lebih kokoh dibandingkan periode krisis sebelumnya.
Indikator positif ini terlihat dari tingkat depresiasi mata uang rupiah yang terjaga di kisaran 5 persen, atau jauh lebih rendah dari volatilitas pada masa lampau.Kendati demikian, pemerintah tetap mengambil langkah mitigasi ketat.
Presiden Prabowo Subianto secara khusus menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk memperketat pengawasan terhadap regulasi finansial serta memastikan sektor perbankan nasional tetap beroperasi dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
"Bapak Presiden meminta kami dan Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudential dari perbankan kita," tambah Airlangga.
Sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan jangka panjang, pemerintah kini tengah mengkaji kebijakan penguatan permodalan perbankan. Langkah ini dinilai krusial untuk membentengi industri perbankan tanah air yang jumlahnya cukup besar agar tetap berdaya tahan tinggi di tengah fluktuasi ekonomi dunia. (*/Rio)
