 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, dikanal.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Capaian ini diumumkan dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut pada Senin (2/6/2025).
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini dan menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri, melainkan menjadi dorongan untuk bekerja lebih baik lagi.
“Kami sangat bersyukur, tentunya kami akan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik ke depan demi mewujudkan Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” ujar Gubernur Yulius.
Sementara itu, Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, memberikan apresiasi terhadap kinerja keuangan Pemprov Sulut. Namun, ia juga mengingatkan bahwa opini WTP tidak berarti laporan keuangan terbebas dari kekurangan atau potensi kecurangan.
“Opini WTP merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Ini bukan jaminan bebas dari fraud, tapi mencerminkan kepatuhan pada standar akuntansi, transparansi, dan sistem pengendalian yang baik,” tegasnya.
Prijono juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Menurutnya, pencapaian WTP ini adalah buah dari konsistensi dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dengan capaian ini, Sulawesi Utara kembali menunjukkan komitmennya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia. Masyarakat pun berharap keberhasilan ini dapat terus ditingkatkan dan membawa dampak nyata bagi pembangunan daerah. (*/jovi)
